THURSDAY, 03 MAY 2012 20:11

FPKS dukung hak inisiatif revisi Perda PBB

Warta

SASTROY BANGUN WASPADA ONLINE (Istimewa) MEDAN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menjadi salah satu fraksi yang seluruh anggotanya mendukung pengajuan hal inisiatif perubahan Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hari ini. Dari data yang diperoleh Waspada Online, ke tujuh anggota DPRD Medan dari fraksi PKS tersebut diantaranya Ketua Fraksi PKS, Salman Alfarisi,  Juliandi Siregar, Jumadi, Zulmorado Slawat Siregar, Muslim Maksum Yusuf,  Suryanda Lubis dan Ikrimah Hamidy yang merupakan penggalang hak inisiatif tersebut. Sekretaris Fraksi PKS, Juliandi Siregar mengungkapkan, bulatnya dukungan FPKS terhadap hak inisitif ini merupakan kesungguhan FPKS atas keberatan warga yang selama ini disampaikan ke Fraksi PKS dan DPRD. "Inilah bukti keseriusan kami, baru ditandatangani kami langsung bulat mendukung hak inisiatif ini," ungkapnya singkat.

Silahturahim masyarakat Dapil 1 april 2012

Silahturahim masyarakat Dapil 1 april 2012

Monday, 07 May 2012 22:35

Pergerakan DPRD Medan mulai 'main'

Warta

SASTROY BANGUN WASPADA ONLINE (WOL Photo) MEDAN - Setiap hujan melanda Kota Medan meski hanya selama beberapa menit, bisa dipastikan air akan menggenang jalanan di berbagai titik jalan seputar kota. Pemicunya adalah sistim drainase yang tidak beres. DPRD Medan ternyata gerah dengan kondisi tersebut. Karenanya, DPRD Medan berencana akan membentuk pansus drainase. Hal ini, diakui anggota Komisi D DPRD Medan, Juliandi Siregar. Dikatakanya, ada 15 anggota DPRD Medan dari lintas fraksi telah menyetujui dibentuknya pansus drainase. “Pembentukan pansus drainase telah digagas karena permasalahan banjir belum juga bisa dituntaskan pihak Dinas Binamarga Medan, padahal telah dianggarkan dananya mencapai Rp500 miliar,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan ini.  Ditegaskan hari ini, DPRD sudah prihatin karena permasalahan banjir tidak pernah tuntas, padahal anggaran bertambah setiap tahun. Julaindi juga tidak ingin mendengar permasalahan banjir hanya disikapi dengan pengorekkan parit saja. “Intinya kita tindak ingin masalah banjir hanya disikapi dengan pengorekan parit saja,” ungkapnya. Tidak hanya itu, Juliandi juga mengatakan, pembentukan pansus drainase juga dimaksudkan sebagai upaya membantu Pemerintah Kota Medan dalam penanggulangan masalah banjir. “Kita ingin pansus drainase membantu pemerintah Kota Medan dalam menyelesaikan permasalahan banjir di Medan,” ungkapnya. Hal senada juga disampaikan, Ketua Komisi B, Suryanda Lubis. Ditegaskannya, setiap hujan, di beberapa ruas jalan kota Medan masih banyak bermasalah drainasenya, seperti Jalan Gatot Subroto tepatnya Careffour selalu banjir kalau hujan sebentar saja. Bukan itu saja masalah pengelolaan sampah juga belum beres. Bila dibandingkan zaman kepemimpinan walikota sebelumnya Abdillah dan Rahudman, jauh berbeda untuk menangani sampah, katanya. Ternyata, saat membahas LKPJ 2011, keterbatasan tempat pembuangan sampah sementara masih terkendala di Medan. Sehingga Medan tidak bersih dan taman tidak indah. “Kalau kita objektif berpikir, masih banyak kita temukan tempat pembuangan sampah di jalan. Dari sisi pengelolaan sampah saja masih banyak perlu dilakukan. Medan ini lebih baik memaksimalkan lebih dahulu beberapa pengelolaan aspek–aspek lingkungan, termasuk juga ruang terbuka hijau dan mengatasi banjir,” pungkas Suryanda. Memang kita harus mengatakan bahwa selama dua tahun lebih kepemimpinan Rahudman, belum ada perubahan yang signifikan. Belum ada perubahan mendasar untuk mengatasi masalah. “Masyarakat butuh sekarang, kebijaksanaan kepala daerah yang betul-betul menyelesaikan masalah langsung ke substansinya. Masyarakat kan bukan butuh saluran sampaikan aspirasi, tetapi bagaimana tindak lanjut aspirasi yang disampaikan. Masyarakat yang semakin kritis tidak bisa kita bendung,” ujar Suryanda Ketua Komisi B DPRD Medan itu.

Monday, 07 May 2012 22:35

Pergerakan DPRD Medan mulai 'main'

Warta

SASTROY BANGUN WASPADA ONLINE (WOL Photo) MEDAN - Setiap hujan melanda Kota Medan meski hanya selama beberapa menit, bisa dipastikan air akan menggenang jalanan di berbagai titik jalan seputar kota. Pemicunya adalah sistim drainase yang tidak beres. DPRD Medan ternyata gerah dengan kondisi tersebut. Karenanya, DPRD Medan berencana akan membentuk pansus drainase. Hal ini, diakui anggota Komisi D DPRD Medan, Juliandi Siregar. Dikatakanya, ada 15 anggota DPRD Medan dari lintas fraksi telah menyetujui dibentuknya pansus drainase. “Pembentukan pansus drainase telah digagas karena permasalahan banjir belum juga bisa dituntaskan pihak Dinas Binamarga Medan, padahal telah dianggarkan dananya mencapai Rp500 miliar,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan ini.  Ditegaskan hari ini, DPRD sudah prihatin karena permasalahan banjir tidak pernah tuntas, padahal anggaran bertambah setiap tahun. Julaindi juga tidak ingin mendengar permasalahan banjir hanya disikapi dengan pengorekkan parit saja. “Intinya kita tindak ingin masalah banjir hanya disikapi dengan pengorekan parit saja,” ungkapnya. Tidak hanya itu, Juliandi juga mengatakan, pembentukan pansus drainase juga dimaksudkan sebagai upaya membantu Pemerintah Kota Medan dalam penanggulangan masalah banjir. “Kita ingin pansus drainase membantu pemerintah Kota Medan dalam menyelesaikan permasalahan banjir di Medan,” ungkapnya. Hal senada juga disampaikan, Ketua Komisi B, Suryanda Lubis. Ditegaskannya, setiap hujan, di beberapa ruas jalan kota Medan masih banyak bermasalah drainasenya, seperti Jalan Gatot Subroto tepatnya Careffour selalu banjir kalau hujan sebentar saja. Bukan itu saja masalah pengelolaan sampah juga belum beres. Bila dibandingkan zaman kepemimpinan walikota sebelumnya Abdillah dan Rahudman, jauh berbeda untuk menangani sampah, katanya. Ternyata, saat membahas LKPJ 2011, keterbatasan tempat pembuangan sampah sementara masih terkendala di Medan. Sehingga Medan tidak bersih dan taman tidak indah. “Kalau kita objektif berpikir, masih banyak kita temukan tempat pembuangan sampah di jalan. Dari sisi pengelolaan sampah saja masih banyak perlu dilakukan. Medan ini lebih baik memaksimalkan lebih dahulu beberapa pengelolaan aspek–aspek lingkungan, termasuk juga ruang terbuka hijau dan mengatasi banjir,” pungkas Suryanda. Memang kita harus mengatakan bahwa selama dua tahun lebih kepemimpinan Rahudman, belum ada perubahan yang signifikan. Belum ada perubahan mendasar untuk mengatasi masalah. “Masyarakat butuh sekarang, kebijaksanaan kepala daerah yang betul-betul menyelesaikan masalah langsung ke substansinya. Masyarakat kan bukan butuh saluran sampaikan aspirasi, tetapi bagaimana tindak lanjut aspirasi yang disampaikan. Masyarakat yang semakin kritis tidak bisa kita bendung,” ujar Suryanda Ketua Komisi B DPRD Medan itu.

Jaring Asmara, Juliandi Siregar Kunjungi Gang Jambu

Sunday, 22 April 2012 20:19

Medan, (beritasumut.com)

Dalam rangka Reses I Tahun 2012 dan menjaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara), Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan I Juliandi Siregar mengunjungi warga di Gang Jambu, Jalan Seksama, Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Rabu (18/04/2012) sore lalu.

Dalam kunjungannya tersebut, Juliandi disambut ratusan warga yang berdomisili di Gang Jambu. Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan masukannya terkait kondisi infrastruktur di kawasan mereka yang tidak terperhatikan semisal jalan setapak yang banyak rusah, serta beberapa pasilitas umum seperti lampu.

Nety (48) warga setempat mengungkapkan hal tersebut, ia mengaku kawasan Gang Jambu yang merupakan kawasan paling pinggir di Kecamatan Medan Denai serasa tidak pernah mendapat perhatian pemerintah. "Kami minta perhatian pemerintah supaya lebih diperhatikan sarana dan prasarana masyarakat di wilayah ini," ungkapnya.

Warga beranggapan, daerah pinggiran sepertinya jarang terperhatikan karena lokasi yang agak jauh sehingga tak terperhatikan. "Misalnya jalan setapak masih banyak yang rusak serta fasilitas umum lainnya," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama warga juga menyampaikan soal Perda PBB yang belakangan dirasakan sangat memberatkan warga. "Soal PBB juga harus menjadi perhatian karena banyak warga yang keberata," ungkap Nety.

Dalam kegiatan reses yang dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKS Medan Denai Abdurrahim Tanjung, Staf Kelembagaan Sosial DPD PKS Medan Zulham Sazali, Anggota DPRD Medan Juliandi Siregar mengungkapkan harapannya kepada masyarakat agar bisa menyampaikan segala keluhannya sehingga nantinya bisa disahuti oleh pemerintah Kota Medan.

"Reses ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat sendiri sehingga nantinya bisa disampaikan kepada pemerintah kota dan segera disikapinya," ungkapnya.

Soal PBB Juliandi mengatakan pihaknya sudah mengusulkan untuk melakukan revisi terhadap Perda tersebut sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. "Kita sudah menyampaikan baik melalui Fraksi PKS di DPRD Medan agar perda PBB ini direvisi karena memberatkan warga," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, bekerjasama dengan DPC PKS Medan Denai, Reses I Tahun 2012 ini juga dilanjutkan dengan memberikan paket sembako murah bagi 540 kepala keluarga di di kawasan tersebut. Paket sembako murah ini dalam rangka meringankan warga terkait belum kunjung turunnya harga kebutuhan pokok.

"Intinya harga kebutuhan pokok masih mahal, untuk itulah bekerjasama dengan DPC PKS Medan Denai paket sembako murah bagi masyarakat di Gang Jambu ini dilaksanakan," ungkapnya seraya mengatakan kalau paket sembako murah bagi masyarakat ini juga merupakan agenda DPD PKS Kota Medan.

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPC PKS Medan Denai Abdurrahim Tanjung mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mengharapkan program sembako murah bisa membantu meringankan warga masyarakat di kawasan Medan Denai khususnya.

"Harapannya kegiatan serupa bisa dilaksanakan kembali untuk membantu warga yang tentunya kurang mampu sehingga bebannya menjadi ringan," ungkapnya. (BS-002)